KETIK, BONDOWOSO – Dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2025, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama MPR RI serta Center for Geopolitics & Geostrategy Studies Indonesia menyelenggarakan sarasehan kebangsaan di Gedung Nusantara IV, Selasa, 20 Mei 2025.
Mengusung tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global Menuju Indonesia Raya”, kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk membahas peran Pancasila dalam menghadapi dinamika global.
Acara tersebut dihadiri ratusan kepala daerah dari seluruh penjuru Tanah Air, termasuk Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid.
Dalam kesempatan itu, Bupati Abdul Hamid terlihat berinteraksi dengan berbagai tokoh daerah dan nasional, seperti Bupati Jember Muhammad Fawait, serta sejumlah legislator.
Kehadiran para kepala daerah ini menjadi bentuk komitmen kolektif dalam membangun ketahanan ideologi bangsa di tengah derasnya arus globalisasi dan persaingan geopolitik.
Sarasehan ini dibuka secara resmi oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, yang memberikan paparan strategis mengenai posisi Indonesia di tengah konstelasi global yang penuh tantangan dan perubahan. Ia menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai identitas dan pijakan kebijakan nasional.
Diskusi dalam forum tersebut mencakup beragam topik, mulai dari strategi geopolitik dan pertahanan nasional hingga dampak disrupsi global terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.
Forum ini juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kalangan akademik, serta elemen masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap perubahan dunia.
Dikonfirmasi usai acara, Abdul Hamid Wahid menilai kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para kepala daerah dalam memahami peta geopolitik internasional yang kian dinamis.
“Forum seperti ini membuka wawasan dan memperkuat kesadaran kami sebagai pemimpin daerah bahwa arah kebijakan nasional tidak bisa lepas dari realitas global yang berubah cepat,” ujarnya pada Rabu, 21 Mei 2025.
Menurutnya, penguatan ideologi Pancasila harus menjadi prioritas di setiap level pemerintahan, termasuk kabupaten dan kota.
“Diskusi dan kajian ideologi tidak cukup di level nasional saja, tetapi juga penting diterapkan dalam kebijakan daerah sebagai bagian dari pertahanan ideologis bangsa,” tegas mantan anggota DPR RI tersebut.(*)
