KETIK, PACITAN – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan untuk melakukan regrouping atau penggabungan antara SDN 1 Baleharjo dan SDN Baleharjo 2 menuai reaksi beragam dari wali murid.
Sebagian dari mereka menyampaikan penolakan. Pasalnya, SDN 1 Baleharjo dikenal sebagai salah satu sekolah dasar favorit di Kota 1001 Goa.
Sekolah ini juga memiliki nilai sejarah penting karena pernah menjadi tempat Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenyam pendidikan dasar.
Selain itu, prestasi akademik dan non-akademik sekolah ini juga kerap menonjol di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Ini sekolahnya Bapak SBY, belum lagi prestasi-prestasi luar biasa yang telah diraih. Sekolah ini punya nilai historis dan emosional bagi warga Pacitan. Maka kami tidak bisa tinggal diam jika sekolah ini harus digabung tanpa alasan yang jelas,” ungkap Ketua Komite SDN 1 Baleharjo, Mohtarom, Selasa, 15 Maret 2025.
Ia menambahkan, sebagian besar wali murid mengkhawatirkan dampak ekonomi dan psikologis dari regrouping tersebut.
“Sebagian orang tua bekerja sebagai petani. Jika terjadi perubahan yang membuat akses semakin jauh atau sistem berubah total, tentu akan menyulitkan kami," imbuhnya.
Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Dinas Pendidikan menegaskan bahwa regrouping dilakukan dengan pertimbangan menyeluruh dan tidak akan menghapus identitas maupun sejarah sekolah.
Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Wahyono, menjelaskan bahwa nama SDN Baleharjo akan tetap digunakan, hanya saja nomor urut 1 dan 2 akan dilebur dalam satu manajemen.
Soal historisnya, ia berjanji juga tidak akan hilang.
"Gedung dan catatan sejarah tetap ada. Kami juga sudah melakukan sosialisasi kepada camat, lurah, komite, wali murid, dan tokoh masyarakat. Secara umum, semua sudah memahami konsep yang pemerintah tawarkan,” ujar Wahyono.
Pun ia menambahkan, kedua gedung sekolah tetap akan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Tidak kemudian dikosongkan.
Regrouping ini, kata dia, dilakukan agar tidak ada kesenjangan prestasi antar sekolah serta merespons tren penurunan jumlah siswa baru dalam beberapa tahun terakhir.
“Tujuannya murni untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan penggabungan ini, kami berharap ada pemerataan kualitas guru, sarana, dan program pendidikan,” tambahnya.
Wahyono mengakui, memang sempat ada penolakan di awal sebelum proses uji publik dilakukan. Namun setelah dialog terbuka, menurut Wahyono, sebagian besar pihak mulai memahami dan menyetujui rencana tersebut.
Saat ini, proses koordinasi dan finalisasi teknis masih terus berlangsung.
Pemerintah berharap, dialog dengan masyarakat terus terbuka agar keputusan yang diambil benar-benar membawa manfaat jangka panjang bagi dunia pendidikan di Pacitan. (*)
