KETIK, BLITAR – Ratusan warga Kabupaten Blitar memadati Hall Kampung Coklat dalam sebuah sarasehan bertema “Pemberdayaan Komunitas sebagai Pilar Kesejahteraan Sosial”. Acara ini diinisiasi oleh Fraksi Partai Golkar dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji, Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Jairi Irawan, serta Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Blitar, Ismail Namsa.
Sarasehan ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, namun juga wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait berbagai isu sosial, terutama di bidang kesehatan dan pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Muhammad Sarmuji menekankan perlunya perbaikan menyeluruh dalam sistem pelayanan kesehatan, khususnya terkait diskriminasi layanan antara pasien BPJS dan non-BPJS.
“Ada masukan dari masyarakat bahwa masih ada perbedaan perlakuan antara peserta BPJS dan bukan BPJS di rumah sakit. Ini tidak boleh dibiarkan. Rumah sakit, baik milik provinsi maupun pusat, harus menjunjung keadilan layanan bagi seluruh pasien,” tegas Sarmuji, Minggu 8 Juni 2025.
Ia juga menyoroti fenomena warga Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri karena merasa layanan di dalam negeri belum memuaskan, meskipun fasilitas sudah cukup memadai.
“Yang kita perlukan adalah regulasi yang memastikan pelayanan tidak hanya cepat dan tepat, tapi juga memberikan kenyamanan. Kalau tidak, orang yang mampu akan tetap memilih berobat ke luar negeri,” tambahnya.
Lebih jauh, Sarmuji menyebut alokasi anggaran untuk sektor kesehatan yang telah mencapai minimal 5 persen dari APBN sebagai komitmen positif pemerintah. Namun, ia menekankan pentingnya sosialisasi kesehatan kepada masyarakat.
“Di Blitar ini misalnya, kesadaran masyarakat akan kesehatan perlu ditingkatkan. Pencegahan tetap lebih baik daripada pengobatan,” ujarnya.
Sementara itu, Jairi Irawan, Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Golkar, mengangkat pentingnya peran komunitas dalam mendukung sistem sosial yang inklusif dan responsif.
“Komunitas adalah ujung tombak di tengah masyarakat. Mereka lebih cepat tanggap terhadap kebutuhan warga dan bisa membantu pemerintah dalam menyampaikan program dengan lebih efektif,” ujarnya.
Komisi E yang membidangi sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan ketenagakerjaan juga melihat perlunya peningkatan kualitas SDM di bidang kesehatan. Pelayanan yang humanis menurutnya adalah kunci.
“Rumah sakit harus lebih ramah terhadap pasien. Pelatihan dan sertifikasi untuk tenaga kesehatan perlu diperluas agar SDM kita bisa bersaing, tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga internasional,” ujar Jairi.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah untuk menambah program pelatihan keterampilan dan sertifikasi keahlian bagi masyarakat.
“Dengan keterampilan yang memadai, masyarakat akan lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan sosial. Ini bentuk nyata dari pemberdayaan komunitas,” tambahnya.
Acara ini menjadi simbol kolaborasi antara masyarakat, komunitas, dan wakil rakyat dalam membangun sistem sosial yang lebih baik. Fraksi Partai Golkar berharap inisiatif seperti ini dapat ditiru di daerah lain.
“Insya Allah, jika komunikasi seperti ini terus dilakukan, pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan dan sosial, akan semakin membaik, tidak hanya di Blitar, tapi juga di seluruh Indonesia,” pungkas Sarmuji.
Sarasehan ditutup dengan sesi dialog terbuka, di mana masyarakat menyampaikan langsung keluhan, harapan, dan saran kepada para legislator yang hadir. Antusiasme peserta menandakan bahwa ruang-ruang diskusi semacam ini sangat dinantikan, sebagai jembatan antara aspirasi warga dan pengambil kebijakan. (*)
