KETIK, BANGKALAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. Musawwir mengkritik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bangkalan. Sebab, kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sangat kecil.
Padahal, menurutnya, pemerintah sudah memberikan penyertaan modal yang sangat besar. Kondisi seperti ini sangat tidak ideal. Seharusnya BUMD bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD. Namun realitanya masih jauh dari harapan.
Selain minim kontribusi, BUMD Bangkalan juga diterpa berbagai persoalan hukum. Ini mencerminkan lemahnya tata kelola di tubuh perusahaan daerah tersebut.
“Seharusnya BUMD menjadi solusi atas ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat, tetapi kenyataannya justru menjadi beban,” ujarnya, Senin 20 Januari 2025.
Berdasarkan kondisi tersebut, lanjut dia, perlu adanya reformasi menyeluruh terhadap struktur BUMD. Pemerintah Daerah Bangkalan harus terlibat aktif sebagai Institusi yang menaunginya. Perubahan harus dilakukan secara sistemik.
Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Namun, ironisnya BUMD Bangkalan masih belum mencerminkan hal tersebut.
"Pemerintah Bangkalan harus lebih serius dalam memastikan potensi penerimaan daerah, termasuk evaluasi terhadap kontribusi BUMD yang selama ini belum maksimal," tegas Musawwir.
"PAD, merupakan indikator kemandirian daerah, seharusnya menjadi prioritas utama dalam mewujudkan pemerintahan yang mandiri dan berdaya saing," tambahnya.
Mestinya BUMD mampu memberikan kontribusi signifikan, baik dalam bentuk dividen maupun pajak. Bahkan BUMD diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kondisi saat ini, harapan tersebut sulit terwujud tanpa adanya perubahan mendasar. (*)
