KETIK, PROBOLINGGO – Car Free Day (CFD) di Stadion Gelora Merdeka Kraksaan kini menjadi wahana gaya hidup baru yang digandrungi warga Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, dan sekitarnya setiap akhir pekan. Mereka berbondong-bondong memadati acara yang digelar setiap hari Minggu ini.
Seperti pada Minggu, 13 April 2025 lalu, pantauan ketik.co.id menunjukkan Jalan Raya sisi timur Stadion Gelora Merdeka menuju RSUD Waluyo Jati Kraksaan dipadati pejalan kaki dan puluhan pedagang kaki lima (PKL).
Car Free Day ini dapat terlaksana berkat keseriusan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam membenahi sejumlah fasilitas umum di sekitar stadion dengan total anggaran mencapai miliaran Rupiah, meliputi pekerjaan paving, taman, tugu, drainase, dan fasilitas bangunan lainnya.
"Alhamdulillah, stadionnya sekarang bagus dan tidak kumuh. Sehingga bisa dimanfaatkan menjadi pusat gaya hidup baru, untuk rekreasi keluarga dan berolahraga di akhir pekan," ujar Koordinator Panitia Car Free Day, H. Taufik Juma'an.
CFD ini menjadi berkah bagi para pedagang yang berjualan. Seperti diungkapkan Choiriyah, salah satu PKL.
"Alhamdulillah, Mas. Untung ada car free day ini, Kami bisa jualan dan lakunya dagangan banyak juga tiap minggu bisa dapat penghasilan kotor kisaran Rp500 ribu sampai Rp2 juta," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Probolinggo, Roby Siswantoro saat dikonfirmasi ketik.co.id terkait pembangunan Stadion Gelora Merdeka Kraksaan, menyatakan terus mempercepat pembangunan stadion agar dapat dimanfaatkan warga dan mendukung percepatan capaian indikator pembangunan program 100 hari kepemimpinan Bupati Gus Haris.
"Konsep rencana penganggaran itu berbasis capaian kinerja. Bahwa tiap alokasi anggaran, harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, stadion dibenahi agar mampu jadi salah satu pilar perekonomian dan wahana rekreasi sekaligus olahraga bagi masyarakat umum," jelasnya.
Roby Siswantoro memastikan pembangunan stadion telah melalui sistem dan mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan presiden dan ketentuan Katalog Elektronik atau juga dikenal dengan sebutan e-Purchasing sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Sesuai diktum aturan yang ada, setiap program strategis daerah wajib pakai metode pengadaan katalog elektronik atau e-Purchasing, karena mekanisme ini lebih cepat dan tepat, seperti kita belanja online. Sehingga masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya," kata Roby.
Dikatakan, dengan metode pengadaan Katalog Elektronik maka dinas bisa mengetahui rekam jejak calon penyedia dari sisi kemampuan kualifikasi administrasi dan kemampuan kualifikasi teknisnya.
"Kami kedepankan aspek profesionalisme, di antaranya aspek kemampuan administrasi dan kemampuan teknisnya, karena ini tentang pertanggungjawaban keuangan negara," jelasnya.(*)
