KETIK, MADIUN – Ketidakhadiran camat dan lurah se-Kecamatan Kartoharjo dalam undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dua kali berturut-turut membuat DPRD Kota Madiun geram.
Komisi I DPRD pun berencana melayangkan undangan ketiga, sembari mempertanyakan etika dan komitmen para pemangku wilayah tersebut sebagai mitra kerja pemerintah daerah.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Madiun, Eko Wibowo, menyatakan bahwa ketidakhadiran camat dan lurah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya menimbulkan tanda tanya besar, baik di kalangan legislatif maupun masyarakat.
"Kami akan kirimkan undangan ketiga. Saya harap kali ini mereka bersedia hadir. Jika kembali mangkir, tentu akan menjadi pertanyaan serius mengenai etika mereka sebagai mitra," ujar Eko pada Kamis, 24 April 2025.
Undangan tersebut sejatinya untuk membahas evaluasi kinerja perangkat kelurahan dan kecamatan dalam triwulan I tahun 2025. Namun, hingga dua kali pemanggilan, tidak satu pun dari pihak Kecamatan Kartoharjo yang datang memenuhi undangan DPRD.
"Kami ini perwakilan rakyat. Tempat masyarakat menyampaikan aspirasi, aduan, bahkan kebingungan atas pelayanan publik. Ketidakhadiran mereka bukan hanya mencoreng etika birokrasi, tapi juga menutup akses komunikasi antara pemerintah dan warga," tambah Eko.
Di sisi lain, absennya camat dan lurah se-Kartoharjo ini semakin menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Pasalnya, beredar kabar bahwa mereka tengah dipanggil oleh pihak Polres Madiun Kota terkait isu yang belum diungkap secara resmi.
Komisi I berharap undangan ketiga ini bisa direspons dengan kehadiran seluruh pihak terkait. DPRD menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi antar lembaga demi menjaga kepercayaan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Madiun.
"Kami berharap dengan undangan ketiga ini mereka dapat hadir, hal ini penting guna menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan," pungkasnya. (*)
