KETIK, SURABAYA – Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Indonesia. Hal ini berdasarkan data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak atau simfoni PPA.
Tercatat ada 1.728 kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Jawa Timur, disusul Jawa Tengah 1.603 kasus dan Sulawesi Selatan 1.111 kasus.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Silvana Apituley mengatakan tingginya kasus di Jawa Timur harus mendapatkan perhatian, apalagi saat ini tengah berlangsung rangkaian Pilgub Jatim.
KPAI berharap isu kekerasan terhadap anak bisa menjadi fokus utama oleh para paslon. Mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi.
"Mumpung Pilkada, saya ingin semua calon Gubernur Jawa Timur mengangkat isu anak menjadi fokus utama. Bukan hanya program sampingan," jelas Silvana, Rabu, 9 Oktober 2024.
Lebih lanjut, terkait kemiskinan, banyak anak yang tidak bisa mengakses pendidikan dan kesehatan. Hal ini dapat mengganggu tumbuh kembang mereka. Belum lagi mereka masih dihadapkan pada kekerasan dan eksploitasi seksual yang masih sering terjadi di Jawa Timur.
"Tidak berhenti disitu ada juga anak yang menderita sakit berat dan ketergantungan narkoba mengalami kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan," tambahnya.
Ia menyoroti, dengan jumlah kasus yang tinggi Jawa Timur harusnya memiliki lembaga pengawas independen berupa Komisi Perlindungan Daerah (KPAD). Keberadaan lembaga pengawas independen ini nantinya akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menekan angka kekerasan terhadap anak.
"Hal yang kami sayangkan Jawa Timur belum memiliki lembaga pengawas independen. Padahal di provinsi lain sudah ada. Oleh sebab itu harus segera dibahas," paparnya.
Apalagi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Oleh sebab itu jumlah kasus ini berbanding lurus dengan kepadatan penduduk di Jawa Timur.
"Jumlahnya banyak sekali Jawa Timur inj. Oleh sebab itu isu kekerasan anak ini harus menjadi pembahasan prioritas dari para paslon Gubernur Jawa Timur," tutupnya.(*)
