KETIK, MALANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang telah menetapkan Data Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024. Tahun ini terdapat 651.758 jumlah pemilih aktif atau DPT di Kota Malang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari Pemilu 2019, yakni 610.671 jiwa.
Hal tersebut dijelaskan oleh Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT tingkat Kota Malang Pemilu tahun 2024, Rabu (21/6/2023).
"Iya, memang ada peningkatan data pemilih tetap dari tahun 2019 sampai sekarang. Kalau sekarang kan sudah sekitar 651 ribu orang," ungkapnya.
Penambahannya data tersebut salah satunya dipengaruhi dari jumlah pemilih baru yakni 513 jiwa. Termasuk dengan jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) non E-KTP yang mencapai 6.066 jiwa.
"Mereka kan sudah terdata, kita dapatkan dari DP4. Kemudian dimutakhirkan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) juga didata door to door yang bahannya dari Kemendagri. Jadi mulai DP4, sampai diketahui jumlah potensial non E-KTP itu masuk," jelas Aminah.
Peserta Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT tingkat Kota Malang Pemilu tahun 2024 (Foto: Lutfia/ketik.co.id)
Pada Pemilu 2024 nanti pihaknya menargetkan peserta Pemilu Kota Malang dapat melebihi target nasional. Nasional sendiri menargetkan 79 persen partisipasi masyarakat terhadap Pemilu 2024. Mengingat pada Pemilu sebelumnya, partisipasi masyarakat Kota Malang dapat mencapai 81 persen.
"Kalau nasional itu 79 persen target partisipannya. Kita upayakan di atas itu. Kalau pengalaman (Pemilu) kemarin kita sudah 81 persen di Kota Malang. Pokoknya targetnya di atas target nasional, jadi kami gencar untuk sosialisasi pemilu," tambahnya.
Jika ditemukan kesalahan dalam pendataan maka akan dilakukan perbaikan dari KPU Provinsi Jawa Timur. Namun perbaikan tersebut dapat dilakukan selama disertai data otentik.
"Kan juga ada penetapan DPT tingkat Provinsi Jawa Timur sampai Nasional. Karena data itu akhirnya bermuara di KPU RI. Kesalahan yang mungkin terjadi di kabupaten/kota itu bisa diperbaiki di provinsi selama data itu ada bukti otentik yang menyertai," lanjut Aminah.(*)
