KETIK, SIDOARJO – Kantor penting lembaga negara itu jauh dari kesan representatif. Luasnya cuma seukuran rumah tipe 50 atau 70. Terlihat, meja-meja kerja staf berhadapan dengan kamar mandi. Lemari kayu lawas untuk arsip berdesakan. Berdebu. Begitulah gedung tempat kerja komisioner Bawaslu Sidoarjo.
Sebuah piagam penghargaan sebagai Bawaslu terbaik se-Jawa Timur tergantung di tembok. Kusam. Salah satu bukti kinerja mereka. Pada Pilpres 2024 lalu, Bawaslu Sidoarjo dipanggil sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi di Jakarta.
Bawaslu Sidoarjo menjadi satu-satunya Bawaslu se-Indonesia yang bersama Gakkumdu menangani kasus netralitas hingga berujung vonis pidana. Dari sebuah kantor yang sangat amat sederhana, muncul kinerja optimal.
Di halaman belakang, terlihat barang-barang bekas berceceran. Sampah dan kotoran terserak di sana-sini. Sebuah tenda berdiri seperti tempat PKL menanti pembeli. Hem batik Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha berkibar-kibar tertiup angin. Baju semi jas komisioner lain juga tergantung di salah satu rangka besinya.
Di sudut-sudut tembok, aneka bejana digenangi hujan. Poster bekas sobek-sobek di tanah. Sebuah sepeda motor rongsokan terkapar di pagar. Kepanasan. Kehujanan. Lembab. Nyamuk sangat betah di sana.
Halaman belakang kantor Bawaslu Sidoarjo ditempati tumpukan barang bekas. Jika hujan banyak genangan air. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)
Entah sudah berapa kali Pemilu Legislatif dan Pilkada berlalu. Berganti-ganti bupati dan wakil bupati terpilih. Beratus-ratus anggota DPR, DPRD Jatim, dan DPRD Sidoarjo berhasil menduduki jabatannya di kursi empuk parlemen. Triliunan rupiah anggaran negara ada dalam ’’kekuasaan’’ tangan para pejabat negara hasil pemilu itu.
Mereka adalah hasil proses pemilihan rumit. Penanganan perselisihan dan sengketa sering sulit. Dalam kantor yang sumpek di Jalan Pahlawan, Kota Sidoarjo, itulah para Komisioner Bawaslu Sidoarjo mendedikasikan diri. Totalitas.
Mereka adalah Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha, Moh. Arief, Adinda Masita Dewi, Agisma Dyah Fastari, Fathur Rohman. Formasi mereka bekerja keras sejak proses Pileg dan Pilpres 2024 lalu. Lanjut Pilkada 2024 mendatang. Keterbatasan ruang menjadi halangan besar.
Ruang administrasi sekaligus menjadi media center dan terkadang ruang pemeriksaan. Cuma mampu menampung 5 atau 6 orang. Kalau ada yang masih bersifat tertutup, ruang ketua Bawaslu pun dijadikan tempat permintaan keterangan. Klarifikasi rahasia.
Ketua Bawaslu Agung Nugraha pun terpaksa keluar ruangan. Harus mengalah. Bagaimana lagi memang tidak ada ruang yang lain. Jangankan yang lebih layak. Yang lebih sempit saja sudah tidak ada lagi.
Ada kejadian getir kala Bawaslu Sidoarjo memanggil lebih dari 30 saksi saat Pemilu Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu. Mereka berjejalan. Sampai ada yang terpaksa duduk di luar kantor. Di teras yang tak ada kanopinya. Dekat penjagaan anggota Polri.
Ruang tamu yang dijadikan tempat permintaan keterangan sesak. Tidak muat. Tidak ada ruang lain lagi yang bisa dipakai untuk menampung puluhan orang. Di sela-sela para saksi, ada kardus-kardus berisi air mineral. Bertumpuk. Persis di depan pintu.
”Kursinya juga terpaksa pinjam karena memang jumlahnya tidak cukup,” kata M. Yahya, salah seorang staf Bawaslu Sidoarjo.
Bayangkan bila pada saat yang sama ada tamu-tamu VIP. Misalnya, anggota DPR RI, DPRD Jatim, bupati, ketua DPRD, Kapolres, Dandim, Kajari, artis top, dan sebagainya. Dan, itu berkali-kali terjadi. (Bersambung)
