KETIK, SIDOARJO – Sudah hampir 15 tahun berlalu sejak lumpur panas menyembur di Porong pada Mei 2006. Penantian panjang warga korban lumpur yang terusir dari kampungnya berakhir. Mereka memperoleh sertipikat tanah di tempat tinggal baru di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, pada Kamis (23/11/2023).
Sertipikat tanah warga Kedungsolo itu dibagikan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto. Mantan Panglima TNI itu membagikan sertipikat secara door to door itu bersama Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor).
Hadi Tjahjanto mengatakan, warga korban lumpur itu dulu tinggal di Desa Renokenongo. Mereka sudah lama menanti kejelasan penerbitan sertipikat tanah yang sekarang ditempati. Rata-rata hampir 15 tahun mereka tidak memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya yang kini ditinggali.
”Hari ini kita serahkan door to door. Semuanya yang saya tanya biayanya berapa, rata-rata dijawab gratis,” ujarnya.
Hadi Tjahjanto menjelaskan, penerbitan sertipikat tanah warga korban lumpur tidak dipungut biaya. Namun, ada lima keluarga yang membayar sesuai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanah. Tidak lebih dari Rp 600 ribu. Biaya itu untuk pengukuran kurang lebih Rp 224 ribu. Lalu, ada biaya panitia dan biaya pendaftaran. Total kurang dari Rp 600 ribu.
”Tapi, rata-rata gratis,” tambahnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Hadi Tjahjanto (tengah) bersama Gus Muhdlor (kiri) berdialog dengan warga korban lumpur asal Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, yang kini tinggal di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong. (Foto: Dinas Kominfo Sidoarjo)
Hadi Tjahjanto mengapresiasi dukungan dari Bupati Ahmad Muhdlor atau yang akrab disapa Gus Muhdlor. Sebab, untuk penerbitan sertipikat tanah kepada warganya, Gus Muhdlor menggratiskan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) kepada warga korban lumpur.
Gus Muhdlor mengatakan, selain BPHTB gratis, Pemkab Sidoarjo juga mendampingi warga korban lumpur untuk memperoleh sertipikat tanahnya. Pemkab juga selalu berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo untuk membantu warga.
Gus Muhdlor menambahkan, penerbitan sertipikat tanah warga korban lumpur akan dituntaskan. Seluruh korban lumpur yang sekarang pindah tempat tinggal dibantu. lainnya.
"Termasuk ada 84 eks Lapindo atas perintah Bapak Menteri untuk segera dituntaskan. Tinggal 5 orang yang sekarang keberadaannya sedang kita cari," ujarnya.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga sepakat memberantas mafia tanah dalam proses sertifikasi aset korban lumpur.
Hadi Tjahjanto menegaskan, rakyat tidak boleh dibebani atas permasalahan-permasalahan tanah yang timbul akibat peristiwa alam.
"Saya yakinkan tidak ada mafia tanah yang bermain kepada korban lumpur Lapindo," ucapnya.
Gus Muhdlor memastikan pemerintah hadir untuk masyarakat korban bencana dalam mendapatkan hak atas tanah relokasi mereka. BPHTB dan pengurusan sertipikat di BPN benar-benar sesuai regulasi, tanpa dipungut biaya.
"Saya ingin menggarisbawahi penegasan Pak Menteri. Jika ada pemungutan biaya di luar regulasi yang ditentukan, silakan dilaporkan," tegas Gus Muhdlor. (*)
