KETIK, BANDUNG – Pemerintah memastikan skema atau model subsidi untuk program pembangunan 3 juta rumah KPR tetap menerapkan subsisdi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), ketimbang Subsidi Selisih Bunga (SSB) seperti yang diusulkan Bank BTN.
Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait saat meresmikan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Rancaekek dan Solokanjeruk, di Rusunawa Rancaekek, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu (18/12/2024).
"Kita pastikan skema subsidi KPR tetap menerapkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)," tandas Menteri Perumahan Maruarar kepada ketik.co.id.
Ditanya lebih lanjut soal pemakaian Subsidi Selisih Bunga (SSB) yang diajukan Bank BTN, Maruarar menjawab hal tersebut nantinya bisa didiskusikan lebih lanjut bersama kementerian terkait.
"Tapi kan, jujur aja sampai sekarang ini stok rumah yang sudah jadi cukup banyak. Sudah ada 64 ribu rumah yang disubsidi dengan skema FLPP. Bahkan sudah ada yang melakukan persetujuan kredit, " tukas Bang Ara, sapaan karib Maruarar.
Diharapkan kebijakan pemerintah terkait skema subsidi FLPP ini sudah bisa dicairkan pada Januari 2025.
Bang Ara menilai, dengan skema subsidi FLPP bisa lebih menggerakan perekonomian rakyat dan menumbuhkan para pengusaha lokal di daerah. Seperti toko-toko material termasuk para tukang bangunan di daerah bisa lebih hidup .
Sebelumnya diberitakan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan tetap mendukung program pemerintah dalam mewujudkan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, hingga kini pihaknya bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman sedang mengkaji berbagai skema atau model baru yang lebih efisien, dalam program pembangunan 3 juta rumah KPR bersubsidi mulai tahun depan.
Salah satunya, sebut Nixon, terkait model subsidi yang diajukan. Ada dua jenis KPR subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, yaitu subsisdi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB).
"Jadi, ke depan kami meminta skema subsidinya bisa beralih ke SSB. Kalau hari ini kan masih pakai FLPP," ungkap Nixon kepada wartawan seusai akad massal perumahan subsidi di Perumahan Sukaraja City II, Desa/Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung, Sabtu (9/11/2024).
Nixon menambahkan, SSB ini ditujukan agar daya jangkauan pembangunan 3 juta rumah lebih besar. Bisa sampai 3 juta orang setahun di mana 2 juta untuk pedesaan dan 1 juta untuk perkotaan.
"Nah, kalau sekarang kan yang dibantu likuiditasnya lewat FLPP. Ke depan kami ingin dibantu selisih bunganya saja," tandas Nixon.
Skema usulan kedua adalah dari model-model rumahnya agar harga rumah bisa turun. Antara lain dengan skema membebaskan beberapa jenis pajak seperti PPN 11%, PPH 2,5%, retribusi 2,5%, BPHTB 5%, sehingga total pajak yang dibebasan mencapai 21%.
Selain itu juga diusulkan melalui Kementerian Dalam Negeri untuk dibebaskan dari biaya retribusi Perizinan Gedung Bangunan (PBG), khusus subsidi rumah rakyat.
"Bahkan lebih dari itu, Mendagri juga meminta pemda-pemda untuk bisa mempercepat keluargnya PBG menjadi maksimal 10 hari," imbuh Nixon.
Pemerintah juga akan meminta PT Semen Indonesia menurunkan harga jualnya sampai 10% sehingga harganya ke para developer bisa diturunkan yang pada akhirnya para developer juga bisa menurunkan harga rumahnya ke konsumen.
"Bila semua itu dapat diputuskan, maka terjadi efisiensi karena beban-beban untuk pembangunan rumah menurun dan lebih terjangkau lagi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan skema-skema demikian maka daya jangkaunya bisa lebh besar da program pembangunan 3 juta rumah setahun juga dapat tercapai," kata Nixon.(*)
