KETIK, MADIUN – Pemerintah Kabupaten Madiun berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Opini dari BPK RI perwakilan Sidoarjo merupakan yang ke-11 diterima Kampung Pesilat secara berturut.
Karyadi, Kepala BPK perwakilan Jawa Timur tak menampik peran wakil rakyat dalam mengawal lembaga eksekutif hingga akhirnya mampu mempertahankan opini tersebut. Meskipun BPK masih menemukan beberapa permasalahan selama proses pemeriksaan, namun hal tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.
Dia mengatakan jika DPRD sebagai mitra kerja pemerintah daerah diharapkan dapat terus memberikan masukan yang konstruktif, dalam rangka peningkatan kualitas fungsi pelayanan BPK. ‘’Masukan-masukan dan evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga wakil rakyat itu penting, untuk keberlangsungan tata kelola keuangan pemerintah,’’ tegas Karyadi.
Sementara ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono mengatakan bahwa peran BPK dapat dirasakan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah diserahkan kepada DPRD dan pemerintah daerah. “Dari LHP tersebut, kami dapat mengetahui hal-hal apa saja yang perlu segera diperbaiki,” ungkapnya.
Menurutnya, perbaikan tata kelola keuangan daerah merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagai prasyarat membangun daerah yang maju dan bermartabat. Untuk itu, dirinya bersyukur Kabupaten Madiun dapat kembali mempertahankan opini WTP. ‘’BPK Perwakilan Jawa Timur sudah menjadi mitra kerja yang menemani proses pembelajaran dan implementasi tata pemerintahan yang baik di Jawa Timur,’’ pungkasnya. (*)
