KETIK, PACITAN – Upaya regrouping atau penggabungan sekolah dasar negeri (SDN) di Pacitan mulai digeber Dinas Pendidikan (Dindik) setempat.
Usai rampung melewati tahap konsultasi publik, kini sejumlah SDN prosesnya berlanjut ke pengajuan Surat Keputusan (SK) ke Bupati Pacitan.
Dari 20 usulan, 16 SDN sudah menjalani uji publik. Sebanyak 14 sekolah merespons sangat positif. Namun, 2 sekolah, yakni SD 1 dan 2 Sawahan, Donorojo menolak karena alasan ekonomi dan geografis.
Sementara sisanya masih menunggu jadwal.
"Uji publik sudah kami jadwalkan dalam waktu dekat, masih ada 4 SD lagi,” kata Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan (Dindik) Pacitan, Wahyono, kepada Ketik.co.id baru-baru ini.
Kebijakan ini disebut sebagai solusi atas jumlah siswa yang terus menurun, terutama di daerah-daerah pelosok.
Namun, tak sedikit pihak mempertanyakan apakah ini tanda kekalahan sekolah negeri dalam bersaing dengan sekolah swasta yang semakin diminati masyarakat.
Dinas Pendidikan Pacitan mencatat, sekolah-sekolah tersebut harus digabung karena jumlah siswa yang jauh di bawah ketentuan minimal.
Wahyono mengatakan, tujuan utama regrouping ini adalah memperbaiki rasio guru dan siswa yang saat ini jauh dari ideal. Idealnya, satu guru menangani 28 siswa.
Namun di banyak SD di Pacitan, rasio ini terlalu longgar — ada yang hanya mengajar 8 hingga 10 siswa saja. Bahkan, beberapa sekolah tidak memiliki murid sama sekali.
Namun, di sisi lain, tren ini berbanding terbalik dengan sekolah swasta yang justru berkembang pesat.
Sekolah-sekolah swasta di Pacitan, terutama yang berbasis agama dan bilingual, menarik lebih banyak siswa dengan kurikulum yang inovatif serta fasilitas yang lebih modern.
Seorang wali murid, Siti Rahayu, mengakui dirinya memilih menyekolahkan anak di swasta karena merasa metode pembelajarannya lebih menarik dan terfokus pada pengembangan karakter.
Sekolah swasta sekarang diklaim lebih serius mendidik, anak-anak juga lebih semangat belajar.
"Kalau di negeri, jujur saja saya khawatir karena kurikulum dan gurunya ganti-ganti terus," ungkapnya.
Sementara, pemerhati pendidikan, Khusnul Qomarudin, menilai fenomena ini bukan sekadar soal persaingan.
Khusnul Qomarudin, mengatakan bahwa program ini harus dikaji mendalam agar tidak menjadi ‘bom waktu’ yang justru merugikan pendidikan Pacitan.
"Kalau bicara efisiensi dan efektivitas, ya, itu memang penting. Tapi apakah kita hanya berhenti di situ? Harus dipikirkan juga dampak psikologis pada siswa, orang tua, dan tenaga pendidik. Ini bukan sekadar urusan menyatukan gedung atau mengurangi biaya operasional," tegas pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris PGRI Pacitan.
Ia mengingatkan, pemetaan tenaga pendidik harus menjadi prioritas agar tidak ada guru yang dirugikan.
"Regrouping ini bukan sekadar menggabungkan murid dan bangunan. Tenaga pendidik juga harus dipikirkan nasibnya. Kalau ada sekolah yang digabung, apakah semua guru masih dapat tempat? Ini harus jelas dari awal," tambahnya.
Lebih jauh, Khusnul menyoroti potensi ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta.
Menurutnya, jika regrouping tak disambi memantau daya tarik sekolah swasta yang kian meningkat, bisa-bisa sekolah negeri malah semakin sepi peminat.
"Kalau dibiarkan terus, nanti kita hanya punya segelintir sekolah negeri karena siswanya habis pindah ke sekolah swasta. Ini bisa jadi bola salju yang memicu regrouping terus menerus, hingga tinggal sedikit sekolah negeri yang bertahan," ujarnya.
Ia pun menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah tak hanya memandang regrouping dari sisi administratif semata.
"Pendidikan itu soal masa depan anak bangsa, bukan cuma urusan angka di atas kertas. Harus ada hati dan nurani dalam setiap kebijakan," pintanya. (*)
