KETIK, SURABAYA – Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, khususnya Pemprov Jatim. Banyak program yang dilakukan selama dua tahun terakhir sejak pandemi Covid-19 menyerang yang menyebabkan berbagai sektor mengalami penurunan.
Hasilnya, melalui program tersebut Pemprov Jatim berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 10,49 % pada September 2022 menjadi 10,35 % pada Maret 2023. Sedangkan total penduduk miskin dari Maret 2021 hingga Maret 2023, tercatat berkurang 383.920 orang.
Angka tersebut kemudian disusul provinsi lain seperti Jawa Tengah berhasil mengurangi angka kemiskinan sebanyak 318.250, Jawa Barat sebanyak 306.740, Lampung sebanyak 113.260, Sumatera Utara sebanyak 104.150, Sumatera Selatan 68.080, Jogjakarta 57.980 dan Banten 41.100.
"Dari 34 Provinsi, jumlah penurunan penduduk miskin di Jatim tersebut tercatat paling tinggi," jelas Khofifah, Senin (24/7/2023).
Penurunan angka kemiskinan ini juga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan positif. Secara (yoy) pada triwulan I pertumbuhan Jatim tercatat 4,95 persen, dibandingkan dengan triwulan I tahun 2022, dan tumbuh sebesar 1,02 persen (q-to-q) dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2022.
"Selanjutnya untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) berkurang 0,48 persen poin dari periode Februari 2021 sebesar 4,81 persen menjadi 4,33 persen pada Februari 2022,"tambah Khofifah.
Dalam mengurangi kemiskinan Pemprov Jatim menggerakkan berbagai program termasuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan peningkatan akses penduduk miskin ke permodalan UMKM. Selain itu, penyaluran bantuan usaha, BLT Dana Desa, dan PKH menjadi bagian penting dalam upaya ini.
Sejalan dengan berbagai program tersebut, terjadi peningkatan jumlah desa mandiri dari tahun 2021 sebesar 697 Desa menjadi 1.490 Desa Mandiri di tahun 2022, atau meningkat 113,77 persen.
"Peningkatan desa mandiri itu juga merupakan capaian tertinggi secara nasional, bahkan di 2023 ini kita targetkan naik diatas 2.500 Desa Mandiri," pungkasnya.(*)
