KETIK, SURABAYA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur bersama Kadin Institute melakukan percepatan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 68 tahun 2022 dengan membuat rumusan grand desain revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
Tahap awal, Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto bersama Direktur Kadin Institute Nurul Indah Susanti serta Wakil Direktur Kadin Institut Tomy Kayhatu telah mengumpulkan sejumlah pakar dari berbagai universitas di Jatim dan para pengusaha dalam satu tim di Graha Kadin Jatim, Senin (6/2/2023).
Hadir dalam kesempatan itu, antara lain mantan Rektor UPN Profesor Teguh Soedarto, Guru Besar UMM Profesor Ihyaul Ulum, Guru Besar UINSA Profesor Evi Fatimatur Rusydiyah, pakar konstruksi dan Ketua Ikatan Alumni ITB Gatut Prasetya dan Pakar Komunikasi UNAIR Dr. Suko Widodo. Dalam kesempatan tersebut yang masuk Tim tetapi belum dapat hadir adalah mantan Rektor ITS Profesor Joni Hermana, Rektor Unesa Profesor Nurhasan.
Sedangkan dari pengusaha antara lain, Direktur Utama PT Susanti Megah Hermawan Santoso, Direktur Utama Indo Bismar Dr. Siswanto, Ketua GPEI Isdarmawan Asrikan dan Sekretaris Apindo Jatim Dwi Ken Hendarto.
Hadir juga dalam kesempatan tersebut sejumlah pengurus Kadin Jatim. Rapat dilanjutkan pada Selasa (7/2/2023) dengan IHK Trier Jerman dan Swiss Contact membahas tentang pelatihan kurikulum development.
"Rapat ini dalam rangka menyiapkan grand desain implementasi perpres nomor 68/2022 tentang revitalisasi pelatihan vokasi dan pendidikan vokasi. Ada sejumlah dewan pakar dari 6 universitas di seluruh Jatim yang akan masuk dalam tim Kadin Institute," kata Adik Dwi Putranto.
Ia menegaskan, selama ini Kadin sudah menjalankan strategi dengan melaksanakan pelatihan pelatih tempat kerja. Tetapi langkah tersebut dinilai harus lebih dimasifkan, baik dalam hal sosialisasi ataupun pelatihan agar seluruh industri, baik besar hingga UMKM serta dunia pendidikan memiliki pelatih tempat kerja.
"Kadin Jatim juga secara konsisten memberikan wawasan tentang dunia usaha dan dunia industri kepada guru dan dosen melalui pelatihan serta sertifikasi kompetensi teknis dosen dan magang di industri. Ini penting karena merekalah yang akan menjadi agent bagi Dunia Usaha dan Dunia Industri (Dudi) untuk memberi pemahaman kepada mahasiswa dan siswa," katanya.
Di tahun ini juga, lanjutnya, Kadin Jatim akan mulai memberikan pelatihan cara melaksanakan harmonisasi kurikulum. "Karena harmonisasi kurikulum ini ada ilmunya sendiri. Dan ini juga kita massifkan. Di setiap kota kabupaten kita siapkan SDM yang mampu memberikan konsultasi bagaimana pelaksanaan harmonisasi kurikulum. Caranya bagaimana, kita undang perwakilan mitra Dudi, kita pertemukan," tegas Adik.
Dalam pelaksanaannya, akan merujuk pada SOP perusahaan dan kurikulum di universitas dan SMK. "Mana yang belum ada di SMK dan universitas, kita tambahkan sehingga nantinya tidak jadi seperti rel kereta api tetapi nanti bisa ketemu. Apa yang dibutuhkan pengusaha, akan dipenuhi oleh lulusan universitas atau SMK. Semua langkah ini akan kita sepakati dan kita tetapkan dalam Grand Desain implementasi Perpres 68/2022. Target kami Minggu depan selesai dan bisa kita FGD kan dengan seluruh stakeholder, termasuk dengan Pemprov Jatim," ujarnya.
Di sisi lain, Kadin juga akan fokus melakukan pengembangan kurikulum atau curriculum development serta penguatan rumah vokasi. Nantinya, akan ada pelatihan bagi Kadin kabupaten dan kota dengan target 10 fasilitator di setiap Kadin kabupaten kota yang terdiri dari unsur industri, pendidikan vokasi (SMK atau Poltek), Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan.
Fasilitator tersebut akan dibekali kemampuan bagaimana caranya mengharmonisasi kurikulum di SMK, Poltek dan perguruan tinggi, agar sesuai dengan kebutuhan industri. "Kadin Jatim juga akan membentuk Rumah-Rumah Vokasi di kota atau kabupaten yang menjadi basis industri baik manufaktur maupun wisata. Inilah yang hari ini kita diskusikan bersama Swiss Contact dan IHK Trier Jerman," ujar Adik.
Hal yang sama juga diungkapkan Direktur Kadin Institute Nurul Indah Susanti bahwa pertemuan tersebut untuk menyatukan hati antara pengusaha dengan kampus, antara DuDika dan dunia pendidikan agar tercipta link and super match. Agar output mahasiswa dapat diterima oleh industri tentu kedua pihak disesuaikan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang acuannya adalah standart.
"Ini merupakan bentuk implementasi Perpres 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Perlu sinergitas dunia pendidikan, pelatihan dan industri serta lembaga sertifikasi profesi yang merupakan perangkat penjaminan mutu proses pembelajaran di Universitas yaitu sertifikasi kompetensi," terang Nurul.
Juga diperlukan sinergitas antara Kadin Provinsi dan Kadin daerah di seluruh Jatim dengan pemerintah Provinsi dan daerah sebagai bentuk implementasi pada pasal 22 ayat 2 yang ditegaskan bahwa Kadin masuk dalam Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. "Ini perlu koordinasi dan sinergi yang kuat antara satu stake holder dengan stake holder lain sehingga dapat menghasilkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing sesuai program yangg di harapkan pemerintah," tegasnya.
Wakil Direktur Kadin Institute Tomy Kayhatu yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Jatim bidang Promosi dan Perdagangan Internasional membenarkan bahwa komponen pendidikan dan industri harus bertemu dalam satu tim yang bermuara pada harmonisasi kurikulum.
"Perlu link and match antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan dunia usaha dan industri agar bisa bertemu karena selama ini terjadi gab," ungkap Tomy.
Biasanya, lanjut Tomy, dosen dan guru mengajar berorientasi teori sehingga lulusan pendidikan, khususnya universitas dianggap tidak siap kerja. Untuk itu Kadin Institute bekerjasama dengan sejumlah universitas melakukan training dan brain washing kepada dosen agar mereka mengetahui cakrawala industri.
Pada kesempatan yang sama, Pakar Komunikasi Unair Suko Widodo mengatakan, Jatim memiliki beragam potensi yang sangat besar, termasuk Sumber Daya Manusianya. Tetapi dalam sistem pendidikan, mahasiswa tidak diajarkan ilmu perdagangan dan bisnis yang bagus.
"Sehingga secara akademis mereka bagus tetapi bagaimana mereka menjual ilmunya di dunia usaha dan industri, masih kurang. Dan Kadin sebagai jawaban kelemahan sistem pendidikan yang lemah ini. Bahkan menurut kami, negara harus hadir dengan memberikan anggaran yang besar karena ini puncak persoalan dari pendidikan," tandas Suko.
Kadin, lanjutnya, harus menjadi partner pemerintah yang bertahun-tahun tidak mempunyai jawaban terhadap pengembangan ekonomi dan SDM. "Dari Kadin nanti akan menghasilkan SDM yang bagus, sistem yang bagus sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Jadi peran Kadin di era saat ini harus menjadi garda terdepan dalam pertumbuhan ekonomi," ujar Suko.(*)
