Kasus Pajak Bisa Jadi Trigger Revolusi? Rizal Ramli Ajak Presiden Kembali ke Khittah

Jurnalis: Shinta Miranda
Editor: Moana

23 Maret 2023 10:22 23 Mar 2023 10:22

Thumbnail Kasus Pajak Bisa Jadi Trigger Revolusi? Rizal Ramli Ajak Presiden Kembali ke Khittah Watermark Ketik
Dr Rizal Ramli.(Dok.KETIK)

KETIK, JAKARTA – Ekonom Senior Dr Rizal Ramli menilai ucapan Menteri Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD soal 'transaksi gaib' di Kemenkeu sebesar Rp300 triliun tak konsisten. 

Mahfud MD menyebutkan bahwa transaksi tersebut bukanlah korupsi namun merupakan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

"Come on, money laundering itu kejahatan. Hasil pencurian, hasil duit hitam semua. Akhirnya dia sadar beberapa hari kemudian ia meralat pernyataan bahwa transaksi itu bukan money laundering, bukan kejahatan," ujarnya, Kamis (23/3/2023). 

Dalam kondisi tersebut, ujar Rizal, sangat penting mengubah sistem pemerintahan. Namun syaratnya adalah, presiden harus mundur dalam waktu dekat. 

"Waktunya Pak Jokowi mundur karena pelanggaran konstitusi yang sudah dilakukan banyak sekali," tambah Rizal. 

Lantas, mengapa presiden harus mundur? 

Rizal mengatakan tiga alasan kuat. Pertama adalah, dugaan KKN di rezim dinilai lebih kuat dibandingkan era Presiden Soeharto. Apalagi Rizal juga merupakan saksi sistem birokrasi lintas zaman. 

Selanjutnya, kasus pajak di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Padahal, revolusi besar di dunia selalu berawal dari kasus pajak. 

"Sebut saja Frech Revolution, raja ama ratu pesta tiap malam. Rakyat dipaksa bayar pajak, akhirnya dipancung itu ratunya Marie Antoinette dan Louis XVI. Kemudian juga revolusi Amerika," ucap Rizal. 

Rizal Ramli percaya jika jalan Tuhan membuka pencerahan bagi Indonesia telah terbuka lebar lewat kasus pajak tersebut. Sebagaimana adagium "Suara Rakyat adalah Suara Tuhan".

"Hari ini suara rakyat ada di sosial media. Ada yang ngaco, ada yang hoaks tapi banyak juga yang murni dari suara rakyat itu," tandasnya. 

Kasus Sambo misalnya. Ujar Rizal, adalah salah satu contoh people power social media 1.0. Demikian pula dengan kasus pajak yang menyeret Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan adalah contoh people power social media 2.0.

"Saya minta fokus pada tiga hal saja. Satu pelanggaran konstitusi Jokowi, dua adalah KKN anak-anaknya dan elit-elit luar biasa ganasnya dibandingkan Soeharto dan ketiga adalah soal pajak. Kalau kita fokus tiga hal ini, Jokowi jatuh sebentar lagi," ucap Rizal.

"Tapi saya mau berbaik hati saya mau bilang, wis Mas Jokowi..wis.. keluarga sampean udah wareg..jangan lewati batas inj karena rakyat kita nggak akan sabar," ungkap Rizal Ramli meminjam Istilah Nur Kholis Madjid saat pertemuan Komisi reformasi pada era Soeharto.  

"Nur Kholis cuma bilang Pak Harto wis Pak Harto, Pak Harto wis kenyang.. Dan akhirnya Pak Harto juga memberikan jawaban 'aku juga nggak pathek en. Besok nya terjadi transisi besar dalam pemerintahan. Nah, kita akan mengajak Pak Jokowi kembali ke khittah nya," pungkas Rizal Ramli.(*)

Tags:

Dr Rizal Ramli Presiden Jokowi Pajak Revolusi