KETIK, BANDA ACEH – Guru besar ilmu hukum bisnis halal, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Prof. Dr. Siti Nur Azizah, SH., MHum., menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD), Pusat Kerohanian dan Moderasi Beragama (PKMB), Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh pada Kamis, (14/12/2023).
Dalam acara bertemakan "Spirit Moderasi Beragama dan Harmoni Tahun Politik Melalui Kolaborasi Multi Sektor Untuk Penguatan Ekonomi Aceh" ini, wanita yang akrab disapa Prof Nur Azizah tersebut memapaparkan seputar 'Moderasi Beragama dalam Tahun Politik 2024'. Menurutnya, moderasi beragama merupakan cara beragama yang toleran, mengakui adanya perbedaan dan keberadaan agama serta kebenaran yang diyakini pihak lain.
Menurut putri dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin tersebut stabilitas sosial politik Indonesia membutuhkan terjaminnya moderasi beragama karena dapat menghindari konflik keagamaan yang tidak perlu dan dapat berujung kepada konflik-konflik kemasyarakatan yang dapat memecah belah bangsa.
"Kehidupan beragama di Indonesia sangat kompleks, plural sekaligus multikultural, terutama dalam tahun politik sehingga dapat melahirkan dinamika persoalan yang juga beragam," jelasnya.
"Sehingga keberadaan berbagai aliran pemikiran agama dengan berbagai pandangannya dapat menimbulkan potensi benturan yang bukan saja bersifat pemikiran tetapi juga fisik," tambahnya.
Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Unesa ini menegaskan bahwa agama merupakan fondasi kehidupan masyarakat dan bangsa serta harus diakui juga telah menjadi nafas dalam membangun kehidupan bangsa ini, agama telah menjadi modal bangsa.
Oleh sebab itu, Sudah seharusnya, lanjutnya, moderasi beragama menjadi program dan bagian dari kehidupan kampus yang kreatif untuk meredakan berbagai persoalan perbedaan.
"Politik identitas bisa diberantas dengan ikhtiar moderasi beragama yang menekankan kepada keseimbangan antara inklusif dan ekslusif," tegasnya.
Berangkat dari hal tersebut, dunia pendidikan salah satunya universitas perlu menjadi contoh dalam pengembangan komitmen toleransi untuk menghadapi radikalisme agama. Kampus harus menjadi pelaku dalam mengamalkan agama sekaligus merawat kebinekaan.(*)
