KETIK, MALANG – Kemacetan di Jalan Bandung, Kota Malang sering dikeluhkan masyarakat. Pemerintah Kota Malang mempertimbangkan untuk memasang Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra menjelaskan terdapat tiga sekolah yang berada di lokasi tersebut. Setiap jam pulang sekolah, kemacetan pun tak dapat terelakkan.
"Di Jalan Bandung ini memang membutuhkan JPO untuk mengurangi kemacetan akibat banyaknya siswa-siswa yang menyeberang secara bergantian," ujar Widjaja, Rabu (24/7/2024).
JPO tersebut akan memanfaatkan JPO yang berada di Jalan Ahmad Yani yang dinilai tidak efektif. Namun masih diperlukan kajian mendalam untuk mengetahui kesesuaian konstruksi yang ada.
"Kami harus mengkaji terlebih dahulu apakah konstruksi JPO di Ahmad Yani bisa dipindahkan begitu saja. Kalaupun bisa, kami juga masih harus mengkaji keberadaan taman di Jalan Bandung mau diapakan kalau ada JPO," lanjutnya.
Sementara itu Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan jembatan harus segera dibongkar untuk mengkaji kelayakan konstruksinya.
"Kita harus segera eksekusi karena kita akan bongkar. Nanti kita lihat kelayakan konstruksinya. Kalau layak kita akan pindah tapi kalau tidak, jangan," ucapnya.
Apabila konstruksi tidak sesuai, maka Pemkot Malang akan mencari alternatif lain yang lebih sesuai. Salah satunya pendekatan bersama pihak sekolah.
"Kita bisa koordinasi dengan sekolah, seperto dengan Brawijaya Smart School (BSS). Kan terkait kemacetan gak harus bagaimana kita merekayasa lalu lintas tapi kita buat regulasi untuk anak sekolah di sana," tambahnya.
Wahyu juga menyinggung penyebab kemacetan di kawasan tersebut. Menurutnya proses antar jemput siswa menjadikan kendaraan menumpuk di satu titik.
"Banyak kendaraan dari tiga sekolah. Antar jemput dan mereka satu orang satu mobil. Itu sudah lama," tambahnya.
Sempat dilakukan beberapa rekayasa untuk mengurangi tingkat kemacetan di kawasan tersebut. Sayangnya upaya yang dilakukan tidak dapat bertahan lama.
"Kemarin sudah ada kerja sama dengan pihak sekolah tapi gak bisa berlangsung lama dan akhirnya kembali lagi. Kalau memang skema baik kita akan ketati," tutupnya. (*)
