KETIK, SURABAYA – Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono berharap ada kebijakan dari pemerintah pusat khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar men-cover penyakit oleh BPJS dapat ditambah ke depannya.
Harapan itu disampaikan Adhy Karyono menyusul tidak semua penyakit akan di-cover oleh BPJS Kesehatan.
"Sudah pada prinsipnya, kami berharap sebesar-besarnya kebermanfaatan BPJS itu bisa diberikan. Termasuk beberapa penyakit yang tidak bisa di-cover. Contoh kemarin yang jelas perlu pembiayaan besar itu operasi pemisahan kembar siam, itu tidak dijamin," ujarnya, Rabu, 22 Januari 2025.
Adhy berharap dengan cover dari BPJS pada penyakit-penyakit tertentu bisa membantu masyarakat. "Mudah-mudahan meski sedikit, jumlahnya ada setiap tahun. Maka itu harus di-cover. Semakin banyak penyakit di-cover, semakin bagus untuk pemerintah maupun masyarakat," ungkapnya.
Sementara untuk orang mampu dengan ekonomi menengah ke atas yang memiliki asuransi swasta di luar BPJS, Adhy tidak mempermasalahkannya. Ia tidak ingin terlalu berkomentar tentang itu. Menurutnya, bagi masyarakat tidak mampu, harus dibantu pembiayaan BPJS-nya.
"Sebetulnya kalau universal health coverage (UHC), semuanya harus mempunyai BPJS. Tetapi kalau orang kaya, biasanya punya dua atau tiga (asuransi kesehatan), ada BPJS atau asuransi kesehatan yang bagus. Gak masalah itu kalau mampu," katanya.
"Yang penting, kalau tidak mampu harus di-cover dengan PBI (Penerima Bantuan Iuran). Bantuan iurannya, dan juga harus mandiri semurah-murahnya," pungkas Adhy.
Sementara terkait ketercapaian UHC di Jatim, tahun 2021 hanya 9 kabupaten/kota yang mencapai target UHC sebesar 95 persen. Pada tahun 2023, 21 kabupaten/kota di Jawa Timur berhasil meraih penghargaan UHC Award.
Lebih lanjut, pada Mei 2024, cakupan kepesertaan UHC di Jawa Timur mencapai 93,3 persen. Kemudian pada Oktober 2024, cakupan kepesertaan UHC di Jawa Timur mencapai 95,04 persen. (*)
