KETIK, LUMAJANG – Para penambang pasir resmi yang taat membayar pajak merasa sangat kecewa dengan aktivitas penambang liar yang dibiarkan beroperasi tanpa izin dan tanpa membayar pajak. Jika kondisi ini terus dibiarkan, para penambang resmi dan berizin di Lumajang berencana untuk melakukan boikot pembayaran pajak pasir.
"Kita akan segera membahas dengan teman-teman yang memiliki izin tambang untuk memboikot pajak, karena faktanya di Lumajang mereka yang tak berizin dan tak membayar pajak bebas-bebas saja," kata salah seorang pemilik izin tambang yang minta namanya tidak dimediakan.
Masih kata penambang tersebut, saat ini penambang ilegal yang menggunakan alat sedotan pasir semakin merajalela melakukan aktivitasnya dan menjual pasirnya dengan harga murah.
"Kalau penambang manual yang pakai sekop masih mending mas, ini mereka sudah pakai sedotan dengan mesin diesel yang omzetnya juga besar. Tapi mereka yang tak memiliki legalitas apapun sampai sekarang dibiarkan dan bebas-bebas saja melakukan penambangan secara ilegal," kata penambang tersebut.
Kegelisahan para penambang yang resmi ini sudah cukup lama menyimpan kegelisahan terhadap penambang ilegal tersebut dan menyampaikan persoalan ini dalam berbagai forum yang diselenggarakan Pemkab Lumajang.
"Buktinya sampai sekarang mereka aman-aman saja, kan percuma kalau hanya dibahas saja dan tidak ada tindakan. Sebenarnya kami sangat berharap kepada Bupati yang baru ini untuk melakukan penataan agar tertib," ujar penambang tersebut.
Aksi boikot pajak, kata penambang tersebut, bukan bentuk penolakan terhadap aturan, namun lebih kepada peringatan keras kepada pemangku kebijakan agar mereka bertindak untuk memberantas tambang ilegal di Kabupaten Lumajang.
"Ini kan pencurian juga sebenarnya, kenapa dibiarkan," pungkas penambang tersebut.(*)
