KETIK, BANGKALAN – Sejumlah ulama di Kabupaten Bangkalan menyatakan dukungannya untuk penyelenggaraan Pilkada yang bersih, objektif dan damai. Selain itu, mereka juga menolak adanya upaya pemilu dengan calon tunggal karena tidak sesuai dengan semangat demokratis.
Hal itu disampaikan para ulama dalam audiensi yang dihelat dengan jajaran Polres Bangkalan.
KH Mondir Rofi'i perwakilan ulama Bangkalan mengatakan kunjungan bersama para masyayikh untuk mendukung Pilkada damai, aman dan bersih.
"Untuk menyikapi Pilkada yang akan datang, ada beberapa pemikiran dari para masyayikh tentang pilkada agar damai dan bersih sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang baik," ujarnya, Kamis (22/8/2024).
Menurutnya proses tahapan Pilkada harus diawasi sehingga bisa berjalan dengan baik. Ia juga meminta pihak kepolisian agar memperketat keamanan sehingga Pilkada bisa terselenggara dengan baik.
Saat ditanya terkait adanya potensi calon tunggal di Pilkada Bangkalan, Kiyai Mundir mengungkapkan, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, bahkan mengancam kualitas demokrasi, karena tidak memberi pilihan yang adil kepada masyarakat.
"Kami ingin Pilkada di Bangkalan berjalan dengan aman dan kondusif, namun kami menolak adanya calon tunggal," ujarnya.
Para ulama menekankan pentingnya proses Pilkada yang transparan dan kompetitif, sehingga masyarakat memiliki opsi untuk memilih calon pemimpin yang terbaik.
Mereka berharap putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan perlunya adanya lebih dari satu calon dapat diimplementasikan dengan baik dan tidak diubah oleh DPR.
Sementara, Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Bangkalan, Kompol Andi Febrianto Ali, mengungkapkan dukungan untuk menciptakan kondisi kondusif selama tahapan Pilkada. "Kami menghargai kepedulian para ulama dan akan berusaha memastikan Pilkada berlangsung dengan damai dan tertib," jelasnya.
Dengan ini, para ulama berharap agar Pilkada di Kabupaten Bangkalan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan prinsip demokrasi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang sesuai dengan harapan mereka. (*).
