KETIK, SLEMAN – Ketua KPK Setyo Budiyanto mengingatkan kepada kepala daerah terkait komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi wilayah penguatan integritas dan pemantapan sistem pencegahan korupsi di Jogja Expo Center, Rabu 19 Maret 2025.
Setyo Budiyanto menilai kepala daerah perlu memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk memberantas korupsi di daerahnya masing-masing.
Dirinya berharap dengan rapat koordinasi ini dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
Dalam kesempatan ini ia menekankan agar kepala daerah dapat menjadi contoh bagi karyawannya dalam membangun budaya kerja yang bersih. Serta memberikan arahan agar kegiatan ini dapat menjadi sarana kolaborasi dan kerja sama antara kepala daerah dengan KPK untuk memperkuat sinergi dalam memberantas korupsi.
Peringkat Pertama di DIY
Terungkap dalam rapat tersebut bahwa capaian skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Sleman tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2022 Sleman meraih skor 92. Kemudian pada tahun 2023 sebesar 92. Nah pada tahun 2024 meningkat menjadi 97,38.
Skor MCP tahun 2024 tersebut membawa Kabupaten Sleman menempati peringkat 14 di tingkat nasional. Serta berhasil menempati peringkat pertama se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
Atas pencapaian ini Bupati Sleman Harda Kiswaya menerima piagam apresiasi Kabupaten Sleman sebagai peringkat pertama se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam MCP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan skor 97,38.
Piagam diserahkan secara langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, di Jogja Expo Center, Rabu 19 Maret 2025.
Selain menyampaikan ucapan syukur atas capaian Sleman untuk MCP di tahun 2024, Bupati Harda menyampaikan sebagai tidak lanjut, dirinya telah melakukan koordinasi bersama Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto untuk mengoptimalkan hasil penilaian tersebut.
Secara tegas Harda Kiswaya juga mengatakan komitmennya untuk mencegah Pemkab Sleman dan seluruh jajarannya dari tindakan korupsi.
“Mimpi saya, keinginan saya lima tahun ke depan Sleman bersih dari korupsi,” tegasnya.
Bukan Isapan Jempol
Tekad Harda Kiswaya tersebut bukan sekadar isapan jempol semata. Pada kesempatan sebelumnya Harda menyatakan tidak mau mencampuri proses penyelidikan yang dilakukan Polresta Sleman terkait dugaan penyimpangan pengadaan WiFi gratis Sleman.
Bahkan secara tegas Harda menyatakan dirinya sangat mendukung dan siap membantu Polresta Sleman dalam kasus ini.
Ditekankan, proses hukum terhadap persoalan ini sekaligus sebagai pembelajaran bagi jajaran Pemkab Sleman. Ia berdalih ke depan ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih. Sehingga persoalan ini diharapkan sebagai pembelajaran bagi semua pihak di era pemerintahan yang dipimpinnya.
Selain itu Harda juga mengaku hal ini untuk mengevaluasi proses pengadaan WiFi dan berbagai hal lainnya. Terutama yang ada di Diskominfo Sleman.
Sikap senada juga ditunjukkan oleh Wabup Sleman Danang Maharsa. Sebagai bagian dari pemerintahan sebelumnya, Danang mengaku kecewa adanya dugaan penyimpangan program yang didanai APBD tersebut.
Secara tegas Danang juga menyatakan menyerahkan sepenuhnya penanganan yang dilakukan Polresta Sleman terhadap kasus WiFi gratis ini. (*)